PERMASALAHAN MANAJERIAL DAN KEUANGAN PADA KOPERASI YANG MENGALAMI KENDALA DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Abstract

Bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi adalah penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan secara periodik.  RAT merupakan media bagi pengurus koperasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pengurus kepada anggota koperasi serta sarana untuk membahas rencana kerja koperasi ke depan. Melalui penyelenggaraan RAT secara periodik setiap tahun diharapkan koperasi dapat berkembang semakin pesat sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya.  Namun demikian, faktanya masih banyak koperasi yang belum bisa menyenggarakan RAT karena terkendala masalah manajerial dan keuangan yang berdampak koperasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah internal yang menyebabkan koperasi tidak mampu menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan, terutama pada koperasi-koperasi dengan status aktif yang tidak menjalankan RAT di Wilayah Lombok Barat.  Kajian difokuskan pada aspek manajerial dan keuangan sebagai faktor internal organisasi  yang dianggap mampu memberikan solusi dalam pengelolaan koperasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui kunjungan lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap pengurus koperasi yang belum menyelenggarakan RAT sesuai kewajiban pengelolaan koperasi, brainstorming dan pelibatan tenaga PPKL (Petugas Pendamping Koperasi Lapangan) serta telaah terhadap peran regulasi kelembagaan dari Dinas Koperasi yang terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan bagi koperasi.  Hasil kegiatan ini dapat merumuskan brief policy tentang masalah manajerial dan keuangan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan RAT dan merumuskan pendekatan dan  solusi perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam pengelolaan, pengawasan dan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, pengurus dan dewan pengawas koperasi untuk meningkatkan akuntabilitas koperasi.  Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan implikasi tentang pentingnya penerapan regulasi, aturan dan sanksi  yang tegas tentang kewajiban pelaporan akuntabilitas penyelenggaraan koperasi dalam bentuk RAT, optimalisasi fungsi pendampingan dari tenaga PPKL serta dari dinas terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi melalui pendampingan keuangan dan manajerial serta manajemen usaha koperasi.